Abstrak

Pengaturan mekanisme pemakzulan Presiden dan/atau Wapres secara lebih rinci dengan mekanisme yang sulit dalam UUD NRI Tahun 1945 Perubahan dilatari oleh 2 hal, yaitu latar belakang politik dengan kisruhnya proses impeachment yang telah terjadi selama ini dan komitmen penguatan sistem presidensiil di Indonesia sebagaimana diberlakukan dalam konstitusi Amerika Serikat. UUD NRI Tahun 45 Perubahan menganut dua mekanisme pemakzulan sekaligus, yakni: Forum previelegiantum yang dilakukan untuk mengadili pendapat DPR mengenai pelanggaran Presiden dan/atau Wapres, serta prosedur impeachment di MPR sebagai pengadilan politik untuk menentukan diberhentikan atau tidaknya Presiden dan/atau Wapres.
Kata kunci : Pemakzulan, Presiden dan/atau Wakil Presiden.,

A. Pendahuluan
Salah satu keputusan penting yang diambil oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945 adalah dimasukkanya ketentuan yang secara eksplisit mengatur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam UUD. Ketentuan dimaksud diatur dalam Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 24C ayat (2) Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945. Hal yang melatarbelakangi dimasukkannya ketentuan mengenai prosedur pemberhentian presiden adalah pelajaran dari kasus impeachment/pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid yang sempat menjadi permasalahan pelik, baik dalam bidang politik, hankam maupun permasalahan hukum ketatanegaraan. Secara teoritis pelembagaan prosedur impeachment secara ketat memang menjadi ciri pokok sistem pemerintahan presidensiil (murni) yang hendak dilembagakan dalam perubahan UUD NRI Tahun 45.
Ketentuan Pemberhentian Presiden/Wapres dalam masa jabatannya memang tidak diatur secara tegas dalam Batang Tubuh (baca-pasal-pasal) UUD Tahun 1945 sebelum perubahan, kalaupun ada hanya termaktub dalam Penjelasan UUD 45. Meskipun demikian juga tidak ada ketentuan sama sekali dalam UUD 45 yang menyatakan bahwa ujung dari Sidang Istimewa yang meminta pertanggungjawaban Presiden adalah pemecatan . Bahkan beberapa pakar Hukum Tata Negara, semisal Harun Alrasyid menolak secara tegas keberadaan lembaga impeachment dalam UUD 45, karena menurut beliau Penjelasan bukanlah bagian dari UUD 45 yang syah. Lebih lanjut belia juga mempertanyakan keabsahan prosedur pencopotan Presiden Abdurrahman Wahid, dengan alasan bahwa Tap. MPR No.III/MPR/1978 tentang Hubungan dan Tata Kerja Lembaga Tinggi Negara, yang mengatur tentang Prosedur impeachment bertentangan dengan UUD 45.
Dari sisi akademis, pandangan Harun Alrasyid memang sangat debateble, karena meskipun dalam Pasal 8 UUD 45 tidak mengatur tentang pemberhentian, melainkan hanya penggantian, akan tetapi eksistensi Penjelasan UUD 45 sebagai bagian dari UUD yang tidak terpisahkan dari batang tubuh tidak menjadi permasalahan hukum lagi, karena UUD yang berlaku saat itu bukanlah UUD 45 (Proklamasi) yang disayahkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945, melainkan UUD 45 Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memuat pula Penjelasan, hal mana Dekrit tersebut juga telah disyahkan oleh MPR. Kedudukan MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat juga memberikan legalitas kepada MPR untuk membentuk Tap MPR sebagai pengaturan lebih lanjut maupun penafsiran dari konstitusi.
Dalam teori hukum tata negara, terdapat dua cara pemberhentian presiden, pertama adalah impeachment dan yang kedua adalah mekanisme forum previelegiantum . Impeachment berasal dari bahasa Inggris – “to impeach”, yang berarti memanggil atau mendakwa untuk meminta pertanggungjawaban. Konsep pertama impeachment lahir pada masa mesir kuno, dengan istilah “iesengela”, artinya kecenderungan kearah pengasingan diri, yang kemudian pada abad 18 diadopsi oleh Inggris dan Amerika Serikat dengan memasukkannya dalam Konstitusi. Perlu diketahui bahwasanya impeachment tidak hanya diartikan sebagai prosedur pemberhentian presiden di tengah masa jabatanya, melainkan pula mencakup pemecatan terhadap pejabat tinggi negara lainnya.
Sementara mekanisme forum previelegiantum / special legal procedings / forum peradilan khusus, merupakan prosedur pemberhentian presiden melalui proses pengadilan khusus, dan bukan melalui mekanisme parlemen. Sebagaimana impeachment, forum pengadilan khusus ini juga dapat digunakan untuk mengadili pejabat tinggi negara selain Presiden. Dalam sistem ini proses peradilan yang dijalankan untuk memeriksa presiden atau pejabat tinggi negara lainnya dipercepat, tidak melaui jenjang konvensional yang bertingkat-tingkat, oleh karenanya juga pengadilannya adalah pengadilan tingkat pertama dan terakhir serta putusannya bersifat final.
Menarik untuk dikaji di sini adalah bagaimana jatuh bangunnya perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia terkait dengan pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya. Sebagai negara yang mengalami banyak pergantian Konstitusi, banyak hal yang patut dicatat beberapa ketentuan konstitusi maupun ketentuan pelaksanannya yang mengatur tentang prosedur impeachment maupun dari berbagai kasus pemberhentian Presiden yang pernah terjadi selama ini. Tulisan ini secara khusus hendak mengkaji secara singkat perjalanan sejarah tersebut dalam perspektif ketatanegaraan Indonesia.

B. Pembahasan
a. Pemberhentian Presiden dalam Masa Jabatan di Indonesia Menurut tiga Konstitusi
Meskipun tidak mengatur secara tegas dan komperhensif sebagaimana Konstitusi Amerika, akan tetapi dalam beberapa Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur perihal pemberhentian Presiden dan/atau Wapres dalam masa jabatannya. Dalam Konstitusi RIS 1949, menurut Pasal 148 ayat (1) ditegaskan bahwa “Presiden, Menteri, Ketua dan Anggota Senat serta ketua dan anggota lembaga negara lainnya dapat diuji perbuatannya oleh Mahkamah Agung dalam hal menjalankan jabatan, melakukan kejahatan, dan pelanggaran lain yang ditentukan UU. Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa Presiden hanya dapat dijatuhkan oleh Mahkamah Agung, jika benar-benar melakukan tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) dalam masa jabatnnya. Meskipun juga tidak terdapat ketentuan yang jelas bagaimana prosedur pemberhentiannya. Dalam usianya yang pendek (RIS kurang dari satu tahun) prosedur pemberhentian presiden berdasarkan ketentuan Pasal 148 tersebut belum pernah terjadi. Jika menilik dari konstruksi pasalnya, maka prosedur pemberhentian presiden dalam masa jabatannya pada masa RIS menganut mekanisme forum previelegiantum.
Konstruksi Pasal 148 ayat (1) Konstitusi RIS 1949 juga dianut oleh UUD Sementara 1950. Dalam Pasal 106 UUDS 1950 dinayatakan bahwa: “Presiden, Wakil Presiden, Menteri-menteri, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota, Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Mahkamah Agung, Jaksa Agung pada Mahkamah Agung, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pengawas Keuangan, Presiden Bank Sirkulasi dan juga pegawai-pegawai, anggota-anggota Majelis-majelis tinggi dan pejabat-pejabat lain yang ditunjuk dengan undang-undang, diadili dalam tingkat pertama dan tertinggi juga oleh Mahkamah Agung, pun sesudah mereka berhenti, berhubung dengan kejahatan dan pelanggaran jabatan serta kejahatan dan pelanggaran lain yang ditentukan dengan undang-undang dan yang dilakukannya dalam masa pekerjaannya, kecuali jika ditetapkan lain dengan undang-undang.
Sebagaimana Konstitusi RIS 1949, ketentuan di atas juga tidak dibarengi prosedur pemberhentian secara memadai. Pasal 48 juga tidak mengatur mengenai pemberhentian, melainkan hanya prosedur penggantian Presiden oleh Wakil Presiden. Corak sistem yang dianut oleh UUDS 1950 dalam pemberhentian presiden dalam masa jabatannya adalah mekanisme forum previelegiantum. Meskipun demikian, sampai dengan berlakunya kembali UUD 45 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, prosedur pemberhentian presiden dengan dengan mekanisme ini juga tidak pernah terjadi.
Sebagaimana telah dijelaskan di muka, UUD 45 sebelum amandemen meskipun tidak secara tegas dan lengkap telah mengatur ketentuan mengenai pemberhentian Presiden dan / Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Ketentuan tersebut diatur dalam Penjelasan UUD 45. Bagian VII Penjelasan UUD 45 menyatakan: “jika DPR menganggap bahwa Presiden benar-benar telah melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar, atau oleh MPR, maka DPR dapat diundang untuk melakukan Sidang Istimewa, guna meminta pertanggungjawaban Presiden atas tindakan-tindakannya. Akan tetapi sebagaimana diungkapkan oleh Denny Indrayana bahwa tidak ada aturan di bagian manapun dalam UUD 1945 yang secara eksplsit menyatakan bahwa konsekuensi dari Sidang Istimewa tersebut adalah pencopotan Presiden.
Pengaturan lebih lanjut mengenai kewenangan MPR untuk melakukan pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya dituangkan dalam Tap MPR. Tap. MPR tersebut adalah Tap. MPR Nomor III/MPR.1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Kerja Lembaga Tinggi Negara. Dalam Pasal 4 Tap. MPR tersebut diatur mengenai kekuasaan MPR untuk melakukan pencopotan Presiden dari jabatannya sebelum habis masa jabatan, dalam hal Presiden telah melanggar haluan negara. Prosedur pemberhentian selanjutnya juga diatur dalam Tap. MPR yang mengatur tentang Susunan dan Kedudukan MPR.
Beberapa ketentuan yang terkait erat dengan mekanisme pemberhentian Presiden dapat kita lihat dalam beberapa ketentuan berikut. Pasal 4 Tap. MPR Nomor III/MPR/1978 menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat memberhentikan Presiden sebelum habis masa jabatannya dikarenakan: 1) permintaan sendiri; 2) berhalangan tetap; 3) sungguh-sungguh melanggar haluan negara. Pasal 5 ayat (2) menegaskan lebih lanjut bahwasanya “Presiden wajib memberikan pertanggungjawaban di hadapan sidang istimewa majelis yang khusus diadakan untuk meminta pertanggungjwaban presiden dalam pelaksanaan haluan negara yang ditetapkan oleh UUD atau majelis. Dalam Tap. MPR No.II/MPR/1999 tentang SUSDUK MPR ditambahkan “pelanggaran terhadap konstitusi sebagai landasan tambahan untuk melakukan pemecatan Presiden.
b. Penggantian Presiden Soekarno dan Pemberhentian Presiden Gusdur
UUD 45 yang begitu sumir mengatur tentang impeacment Presiden telah berhasil melengser-keprabon-kan 2 orang Presiden melalui pelaksanaan kekuasaan MPR yang tak terbatas. Kedua Presiden tersebut adalah Soekarno yang istilahnya lebih tepat digunakan penggantian, atau menurut konstruksi Pasal 8 UUD 45 digunakan istilah diganti, dan Abdurrahman Wahid yang diberhentikan berdasarkan Penjelasan UUD 45 jo. Tap. MPR Nomor III/MPR.1978 dan Tap. MPR No.II/MPR/1999, untuk kemudian digantikan oleh Wapres Megawati berdasarkan Pasal 8 UUD 45. Dalam kontek ini, Presiden Soeharto yang juga lengser keprabon pada tahun 1998 tidak masuk dalam kategori diberhentikan, karena berdasarkan Pasal 8 UUD 45, Ia lebih memilih mengundurkan diri, meskipun juga atas desakan dari MPR.
Menurut Abdul Rasyid Thalib , Presiden Soekarno tidak diberhentikan, melainkan diganti dengan Soeharto sebagai Pejabat Presiden. Istilah yang tidak dikenal sebenarnya dalam konstitusi kita, karena konstruksi Pasal 8 menyatakan Presiden“digantikan oleh Wakil Presiden”, sementara pada masa demokrasi terpimpin tidak ada Wakil Presiden. Tap. MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 menetapkan Presiden Soekarno diganti oleh Jendral Soeharto berdasarkan ketentuan Pasal 8 UUD 45, karena pertimbangan bahwa Presiden Soekarno tidak dapat melaksanakan kewajibannya-tidak dapat melaksanakan haluan negara. Ketetapan tersbut diambil dalam Sidang Istimewa MPRS tahun 1967 setelah adanya memorandum DPR GR dan ditolaknya Pidato Pertanggungjawaban Presiden, Nawaksara maupun Pelnawaksara. Indikasi keterlibatan Soekarno dalam G/30S/PKI menjadi pijakan awal memorandum tersebut. Meskipun secara faktual tindakan MPRS tersebut dapat dikatakan sebagai pemberhentian, namun secara konstitusional tindakan ini dinamakan penggantian.
Gerakan untuk meng-impeachment Abdurrahman Wahid sesungguhnya diawali oleh keretakan hubungannya dengan parlemen. Kompromi-kompromi politik yang telah disepakati oleh poros tengah, PDIP dan Gusdur ternyata diabaikan, salah satu indikasinya melakukan reshuffle kabinet dengan tanpa melihat komposisi konfigurasi parpol pendukung koalisi yang duduk di parlemen. Peran Wapres Megawati sebagai ketua umum partai pemenang pemilu juga diabaikannya. Akhirnya tanggal 28 Agustus 2000, lima hari setelah perombakan kabinet, dilakukanlah voting untuk membentuk Pansus Bulog dan Brunei gate, di mana dalam kasus tersebut Gusdur diduga terlibat dalam penarikan dana yang tidak sah.
Hasil Rapat Paripurna DPR pun menyimpulkan adanya indikasi yang cukup kuat perihal keterlibatan Gusdur dalam kasus tersebut, sehingga akhirnya dikeluarkanlah memorandum pertama yang menyatakan bahwa Gusdur telah melanggar Pasal 9 UUD 45 tentang sumpah jabatan dan Tap. MPR No.XI/MPR/1998 tentang Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN. Atas memorandum tersebut Gusdur menanggapi dengan menyatakan bahwa tindakan DPR dianggap sebagai tindakan illegal oleh karena melanggar prinsip sistem kepresidenan UUD 45. Atas tanggapan itu, disampaikan kembali memorandum kedua dari DPR, namun lagi-lagi tanggapan atas memorandum kedua ini juga tidak memuaskan DPR. Dari tanggapan yang tidak memuaskan tersebut akhirnya digelar voting untuk memutuskan keberlanjutan proses impeachment di MPR. Sesuai dengan ketentuan TAP MPR No.II/MPR/2000, dijadwalkan Sidang Istimewa (SI) pada tanggal 1 Agustus 2001 (setidaknya dua bulan setelah memorandum kedua). Tak ayal, konflik yang kian meruncing pasca dicopotnya Jendral Pol. Bimantoro dari jabatan Kapolri, digantikan Jendral Pol. Chaerudin Ismail sebagai Pjs. Kapolri, menjadikan MPR mengajukan jadwal SI menjadi tanggal 21 Juli 2001.
Putusan MPR yang mengajukan jadwal Sidang Istimewa pun ditanggapi Gusdur dengan mengeluarkan Dekrit/Maklumat Presiden tentang Keadaan Darurat pada tanggal 23 Juli 2001. Salah satu isi Dekrit tersebut adalah keputusan pembubaran DPR RI dan MPR RI, serta pembentukan KPU untk mempersiapkan Pemilu dalam waktu satu tahun. Tidak adanya dukungan militer dan kekuatan politik saat itu menyebabkan Dekrit Presiden Gusdur seperti macan ompong. Tak ayal, tindakan Gusdur tersebut semakin menguatkan syahwat politik anggota MPR untuk segera melengserkannya. Dengan alasan ketidakhadiran dan penolakannya untuk memberikan pidato pertanggungjawaban dan tindakan Gusdur mengeluarkan maklumat/dekrit, akhirnya meloloskan Tap. MPR RI Nomor II Tahun 2001 tentang Pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid dengan suara mutlak tanpa ada satupun anggota yang menolak. Dari kasus Abdurrahman Wahid ini akhirnya menyadarkan pada kita semua agar dilakukan penyusunan prosedur impeachment yang jelas dalam konstitusi.
c. Belajar dari Amerika Serikat
Impeachment di Amerika Serikat lebih bersifat yuridis pidana karena melalui mekanisme yang menyerupai jalannya suatu kasus di pengadilan. Alasan yang dijadikan dasar untk meng-impeachment Presiden lebih banyak didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat kriminal, sebagaimana diatur dalam Section 4 [Impeachment] United States Constitution:
The President, Vice President and all civil Officers of the United States, shall be removed from Office on Impeachment for, and Conviction of, Treason, Bribery, or other high Crimes and Misdemeanors. (terjemahan bebas: Presiden, Wakil Presiden dan semua pejabat sipil Amerika Serikat, dapat diberhentikan dari jabatannya melalui imeachment apabila terbukti melakukan pengkhianatan, penyuapan, kejahatan berat maupun tindakan-tindakan tercela lainnya.
Prosedur pemberhentian Presiden didesain untuk tidak mudah, karena tetap dibutuhkan mayoritas suara di Kongres. House of Representative (DPR) memiliki fungsi sebagai penuntut umum untuk selanjutnya disidangkan di Senat dengan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung AS. Keputusan Senat untuk menjatuhkan vonis impeachment harus dihadiri 2/3 anggota Senat dan disetujui oleh minimal 2/3 anggota yang hadir. Artinya meskipun secara hukum tindakan Presiden yang melanggar Pasal 2 ayat (4) Konstitusi Amerika Serikat terbukti di persidangan Kongres, akan tetapi realitas dan konfigurasi politik dalam kongreslah yang paling menentukan jatuh tidaknya seorang Presiden.
Meskipun Amerika telah memiliki prosedur impeachment yang relatif lengkap selama beratus-ratus tahun, akan tetapi dalam perjalanan sejarahnya belum pernah ada satu presiden-pun yang berhasil diberhentikan. Sampai saat ini tercatat telah tiga Presiden AS yang terancam di impeachment oleh Kongres, yaitu: Presiden Nixon dalam kasus watergate, namun akhirnya mengundurkan diri sebelum proses selesai, Presiden Andrew Johnson(1865-1869), dan Presiden Bill Clinton dalam kasus pelecehan seksual terhadap staf Gedung Putih Monika Lewinsky (1993-2001).
d. Mekanisme Impeachment dalam UUD NRI Tahun 1945 Perubahan
Telah dijelaskan di depan bahwa diadopsinya pengaturan mekanisme impeachment secara lebih rinci dan lebih dipersulit dilatari oleh 2 hal, yaitu latar belakang politik, ialah kisruhnya proses impeachment yang telah terjadi selama ini. Pada hal kekisruhan politik tersebut membawa dampak bagi instabilitas negara yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi instabilitas perekonomian, konflik sosial horisontal, dan potensi-potensi ancaman lainnya. Tentu saja ketidakjelasan mekanisme menurut UUD 45 menjadi salah satu penyebab permasalahan tersebut. Di samping itu, ditinjau dari perspektif teori ketatanegaraan, wacana penguatan sistem presidensiil dan dilembagakannya prinsip check and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia juga menghendaki reformasi mekanisme impeachment yang selama ini ada. Sistem presidensiil murni menghendaki agar Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh Parlemen, dan begitu juga sebaliknya Presiden juga tidak dapat membubarkan parlemen. Namun demikian, dalam hal Presiden/Wapres melakukan tindak pidana berat, melakukan pengkhianatan terhadap negara, melakukan perbuatan tercela atau dianggap benar-bear tidak memenuhi syarat lagi sebagai Presiden, maka tentu saja harus disediakan sarana untuk melakukan pemecatan, meskipun dengan prosedur yang dipersulit.
Pada Tahap Perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945 dicapilah kesepakatan tersebut dalam Sidang Paripurna MPR tanggal 9 November 2001. Beberapa Pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur tentang Mekanisme Pemberhentian Presiden/Wapres dalam masa jabatannya antara lain: Pasal 7A, Pasal 7B dan Pasal 24C ayat (2). Ketentuan lebih lanjut yang mengatur Hukum Acaranya di Mahkamah Konstitusi diatur dalam UU No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran Presiden/Wapres.
Alasan-alasan Pemakzulan
Berdasarkan Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, dalam hal Presiden dan/atau Wapres terbukti:
1. Telah melakukan pelanggaran hukum berupa:
a. pengkhianatan terhadap (keamanan) negara;
b. korupsi;
c. penyuapan;
d. tindak pidana berat lainnya (yaitu tindak pidana yang diancam pidana 5 tahun atau lebih), ataupun perbuatan tercela (yaitu perbuatan yang dapat merendahkan martabat presiden dan/atau wapres)
2. Apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Lebih lanjut Pasal 24C UUD NRI memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan forum previelegiantum untuk membuktikan dugaan DPR terhadap pelanggaran Presiden terkait dengan pelanggaran hukum tertentu dan tidak terpenuhinya lagi syarat-syarat sebagai Presiden dan / atau Wakil Presiden. Perbuatan-perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A mengandung karakter aspek yuridis pidana, sehingga oleh karenanya juga tunduk pada asas-asas hukum pidana pada umumnya. Salah satu asas yang nampak dalam perumusan Pasal 7A tersebut adalah asas legalitas formil sekaligus asas legalitas materiil. Penerapan asas legalitas formil nampak dalam pengkategorisasian beberapa tindak pidana yang diatur di dalam KUHP, misalnya pengkhianatan terhadap negara, dan tindak pidana berat, maupun tidak pidana yang diatur di luar KUHP, misalnya korupsi, penyuapan dan tindak pidana berat lainnya.
Dianutnya asas legalitas materiil sebagai dasar patut dinyatakan bersalah atau tidaknya Presiden dan / atau Wakil Presiden oleh Mahkamah Konstitusi memiliki konsekuensi hukum yang relatif lebih kompleks bila dibandingkan dengan asas legalitas formil di atas, dalam arti pelanggaran yang menjadi objek pemeriksaan MK tidak harus diatur terlebih diatur oleh peraturan perundang-undangan (tertulis), melainkan, asalkan tindakan tersebut memiliki unsur perbuatan tercela, terdapat sifat melawan hukum materiil, maka MK berwenang untuk memeriksanya. Dua kata yang menjadi kunci masuknya asas legalitas materiil tersebut nampak dalam frasa “pelanggaran hukum” dan “perbuatan tercela lainnya”. Dengan rumusan demikian, maka terdapat ruang ruang yang cukup luas bagi dewan maupun Mahkamah Konstitusi untuk memasukkan dan menetapkan apakah perilaku menyimpang atau tercela secara sosial yang didakwa dilakukan oleh Presiden atau Wapres dapat menjadi penyebab pemakzulan atau tidaknya dalam forum impeachment di MPR.
Barangkali tindakan yang dilakukan oleh Presiden itu sendiri masuk dalam kategorisasi sebagai tindak pidana ringan dalam KUHP ataupun malah sama sekali tidak dikategorisasikan sebagai tindak pidana oleh KUHP maupun peraturan perundang-undangan yang lainnya, akan tetapi jika secara sosial tindakan tersebut dianggap tercela, maka dapat pula ditafsirkan sebagai tidakan yang memenuhi rumusan Pasal 7A. Sebagai contoh tindak pidana mabuk di tempat umum sebagaimana diatur dalam Pasal 492 KUHP. Kualifikasi delik tindak pidana ini adalah pelanggaran dengan ancaman hukuman kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah. Jika menilik ancaman hukumannya, maka jelas tindak pidana ini tidak masuk dalam kategorisasi tindak pidana berat sebagaimana ditafsirkan lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan MK Nomor 21 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Namun demikan menurut hemat penulis tindakan ini juga dapat dikategorikan sebagai tindakan tercela, sehingga oleh karenanya juga dapat memenuhi unsur perbuatan sebabaimana ditetapkan dalam Pasal 7A UUD 45. Hal mana juga menurut hemat penulis bisa ditafsirkan apabila Presiden atau Wapres melakukan perbuatan mabuk tidak di tempat umum. Meskipun tindakan ini tidak dilarang oleh KUHP maupun oleh peraturan perundang-undangan lainnya. Mengapa?, karena secara sosial tindakan ini dapat dikategorisasikan sebagai perbuatan yang dapat merendahkan martabat dan kedudukan Presiden. Tentu saja masih banyak kasus-kasus lain yang karena begitu pluralalnya ke-Indonesiaan kita, sehingga mungkin pada suku atau etnis tertentu suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan tercela, namun menurut anggapan suku, etnis atau masyarakat lain tidak dipandang sebagai perbuatan tercela. Di sinilah diperlukan kearifan dan kebijakan sembilan hakim konstitusi untuk tidak larut dalam hegemoni politik dan mampu untuk menggali hukum yang hidup (living law) sehingga dapat memberikan putusan yang syarat dengan nilai-nilai keadilan.
Alasan pemakzulan yang didasarkan pada tidak terpenuhinya lagi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden didasarkan pada dua kategori:
1. Alasan pemakzulan dikarenakan tidak terpenuhinya syarat-syarat Presiden dan Wakil Presiden sebagai mana ditetapkan dalam Pasal 6 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yaitu: 1) warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, 2) tidak pernah mengkhianati negara, dan 3) mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
2. Alasan pemakzulan dikarenakan tidak terpenuhinya syarat-syarat Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
Perdebatan sering muncul terkait dengan syarat mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai persiden dan wakil presiden, hal ini karena memang tidak terdapat ukuran yang pasti mengenai kapan seorang Presiden dan Wakil Presiden dianggap tidak mampu sacara jasmani dan rohani tersebut.
Prosedur Pemakzulan
Usul pemberhentian dari DPR tersebut harus terlebih dahulu diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diputus apakah Pendapat DPR dibenarkan atau permohonan ditolak. Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakya. Meskipun demikian, dalam hal Presiden dan/atau Wakil Presiden mengundurkan diri pada saat proses pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi, maka proses pemeriksaan tersebut dihentikan dan permohonan dinyatakan gugur oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi wajib dibacakan paling lama 90 hari setelah permohonan DPR dicatat dalam buku registrasi perkara.
Tindak lanjut dari Putusan MK yang membenarkan pendapat DPR atas dugaan pelanggaran adalah Dewan Perwakilan Rakyat harus menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. Syarat yang ketat juga diterapkan dalam Sidang Paripurna karena Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, dengan terlebih dahulu memberi kesempatan Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna.
Dengan menyimak Prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wapres yang dilembagakan dalam UUD 45 Perubahan, terlihat bahwa sistem ketatanegaraan RI menganut 2 mekanisme Pemberhentian Presiden dan/atau Wapres, yaitu: mekanisme forum previelegiantum sebagaimana pelaksanaan kewenangan MK dalam memutus pendapat DPR perihal dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wapres, dan mekanisme impeachment sebagaimana dilakukan MPR dalam Sidang Paripurna untuk memutuskan apakah Presiden dan/atau Wapres diberhentikan atau tidak. Akan tetapi, putusan akhir/final yang memiliki dampak hukum, apakah Presiden dan/atau Wapres diberhentikan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada keputusan politik di MPR.
C. Penutup
Dalam teori hukum tata negara, terdapat dua cara pemberhentian presiden, pertama adalah impeachment dan yang kedua adalah mekanisme forum previelegiantum. Impeachment berasal dari bahasa Inggris – “to impeach”, yang berarti memanggil atau mendakwa untuk meminta pertanggungjawaban, dalam hal ini terkait dengan tugas dan fungsi parlemen dalam pengawasan terhadap pemerintah. Sementara mekanisme forum previelegiantum/ special legal procedings, merupakan prosedur pemberhentian presiden melalui proses pengadilan khusus, dan bukan melalui mekanisme parlemen. Pada prinsipnya impeachment tidak hanya diartikan sebagai prosedur pemberhentian presiden di tengah masa jabatanya, melainkan pula mencakup pemecatan terhadap pejabat tinggi negara lainnya.
Meskipun tidak secara lengkap mengatur prosedur pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya, Konstitusi RIS 1949 maupun UUDS 1950 sama-sama mengatur forum peradilan khusus (forum previelegiantum) yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, tidak hanya terbatas pada Presiden saja, melainkan juga pejabat-pejabat tinggi negara lainnya. UUD 45 sebelum amandemen sendiri tidak mengatur secara tegas ketentuan mengenai pemberhentian Presiden, jikalau dikatakan ada landasan konstitutionalnya, maka itupun hanya terdapat dalam Penjelasan dan tidak secara jelas menyebut bahwa akhir dari pertanggungjwaban Presiden sebagai mandataris MPR adalah pemberhentian. Pengaturan yang lebih teknis termuat dalam beberapa Tap. MPR Nomor III/MPR/1978 dan Tap. MPR No.II/MPR/1999.
Dimuatnya pengaturan mekanisme impeachment secara lebih rinci dan lebih dipersulit dalam UUD NRI Tahun 1945 Perubahan dilatari oleh 2 hal, yaitu latar belakang politik, ialah kisruhnya proses impeachment yang telah terjadi selama ini. Di samping itu, ditinjau dari perspektif teori ketatanegaraan, wacana penguatan sistem presidensiil dan dilembagakannya prinsip check and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia juga menghendaki reformasi mekanisme impeachment yang selama ini ada. UUD NRI Tahun 1945 Perubahan menganut dua sistem sekaligus dalam proses pemberhentian Presiden dan / atau Wapres, yaitu : prosedur forum previelegiantum dalam persidangan MK dan proses impeachment di MPR.

DAFTAR PUSTAKA
Denny Indrayana, Amandemen UUD 45 : antara mitos dan pembongkaran, 2007, Mizan, Bandung.
Abdul Rasyid Thalib, Wewenang MK dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan RI, (2006) Citra Aditya Bhaakti, Bandung.
Jimly A, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Materi yang disampaikan dalam studium general pada acara The 1st National Converence Corporate Forum for Community Development, Jakarta, 19 Desember 2005.
Jimly Assidiqie, 2005, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Konpres, Jakarta.
United States Constitution
Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 (Perubahan)
UU No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
Peraturan MK Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden.